" Mengapa reformasi Birokrasi"
 di Indonesia tidak atau belum bergulir? Itulah kalimat pertama yang muncul ketika reformasi birokrasi dibicarakan. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut berikut di paparkan definisi atau arti dari Reformasi itu sendiri. Reform dalam bahasa Inggris berarti „‟make or become better by removing or putting right what is bad or wrong‟‟ (Oxford‟s Dictionary). Dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan sebagai suatu tindakan merubah atau membuat sesuatu menjadi lebih baik dari pada yang sudah ada. Sementara Birokrasi bisa diartikan sebagai badan/sektor pemerintah atau dalam bahasa Inggris disebut public sector, public service atau public administration. Secara spesifik hal diatas bisa dijabarkan “the bureaucracy consits of salaried officials who conduct the detailed business of goverment, advising on and applying policy decision”. Jika kedua hal itu di gabungkan dan di implementasikan pada kondisi negara Indonesia, Reformasi Birokrasi mempunyai makna mengubah memperbaiki dan meningkatkan kinerja aparatur pemerintah (birokrasi) sehingga dapat melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien serta memberikan layanan prima kepada masyarakat. Reformasi birokrasi juga bisa dimaknai sebagai upaya-upaya strategis dalam menata kembali birokrasi yang sedang berjalan sesuai prinsip-prinsip birokrasi menurut Max Webber‟yaitu span of control, division of labor,line and staff, rule and regulation and proffesional staff. Dalam sejarahnya, Reformasi Birokrasi telah terjadi dua kali. Pertama adalah pada tahun 1966 yang disebut Overall Administrative Reform tahap pertama dan ditandai dengan pergantian pemerintahan dari Soekarno ke Soeharto. Reformasi ini muncul diakrenakan kabinet yang dipimpin oleh Soekarno mengalami ketidakstabilan politik. Indikasi adalah sering terjadinya pergantian kabinet dan sistem pemerintahan yang dilaksanakan (Presidensiil, Parlementer dan RIS). Dalam masa Soeharto, birokrasi dijadikan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaannya seperti mewajibkan pns menjadi kader GOLKAR. Dengan kepiawaiannya dan dengan Trilogi pembangunan serta kemampuan swa-sembada beras yang di rumuskannya, Soeharto menjadikan Indonesia sabagai salah satu macan Asia karena pertumbuhan ekonominya yang sangat baik. Namun pada tahun 1999, pecahlah perlawanan rakyat yang diwakili oleh mahasiswa disebut Overall Administrative Reform tahap dua. Mahasiswa beserta rakyat melakukan perlawanan dikarenakan rakyat sudah melihat adanya penyelewengan dalam pelaksanaan pemerintahan. Hal ini ditandai dengan maraknya praktek KKN dan menjadikan rakyat sebagai objek pemerasan oleh birokrat. Namun sampai saat ini reformasi tahap kedua ini belum menimbulkan efek yang signifikan. Hal ini dikarenakan belum adanya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar penyelenggara pemerintahan serta besarnya pengaruh partai politik, platform kerja yang digunakan adalah platform kebijakan masing-masing lembaga sehingga menjadikan platform nasional tidak jelas. Padahal dalam satu pemerintahan dituntut adanya mutual consistent policy dari semua instansi penyelenggara pemerintahan. Kekurang profesionalan PNS atau sumber daya aparaturnya pun, yang menjadi leverage berjalannya proses reformasi, belum memiliki standar kualitas yang bagus. Meskipun telah dilakukan banyak pembinaan-pembinaan teknis dan perilaku, para PNS akan kembali ke kondisi awal ketika mereka kembali ke permanent system. Aparatur negara saat ini lebih dominan pada masalah ketatausahaan daripada masalah kegiatan-kegiatan perencanaan ataupun pengembangan manajemen.