"Bukan Hanya Bahasa Semata" Alangkah sedihnya Negri ini apabila kita semua problema yang ada di Negri ini. Dari masalah ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, pendididkan, sampai bidang politik. Kita tidak henti-hentinya di bisingkan oleh permasalahan yang ada. Seolah-olah kita sudah kenyang dengan semua permasalahan yang ada.Ketika kita menonoton televisi,mendengarkan radio,dan membaca media masa,pasti kita akan disajikan dengan permasalahan-permasalahan yang ada di negri ini. Salah satunya adalah olah para pemimpin kita yang tidak bisa menjaga amanah yang telah diberikan.Yang haya bisa mengombang-ambingkan negri ini dengan keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan. Ketika berbicara tentang kebijakan yang dikeluarkan oleh peperintah,dengan melihat realita yang ada, rasanya belum bisa disebut objektif.Masih banyak kasus yang menggambarkan bahwa kebijakan pemerintah bukan berdasarkan aturan yang ada dan berdasarkan kebutuhan rakyat.Seperti kasus yang terjadi pada saat Rapat Paripurna DPRD Paser,dipimpin oleh ketua DPRD Paser H.Kaharudin. SE, membahas tentangpelaksaaan pembangunan selama tahu 2011.Bupati meminta agar jajaran DPRD agar memeberika perilaku yang objektif terhadap pelaksaan pemerintah dan pembangunan selama tahun 2011.Contoh lain,kasus yang dilaporkan oleh wartawan tribun Abisada,kinerja aleson 1 dan 2dijajaran kota Tomohon dipertanyakan warga, sebab kendati tidak disiplin waktu dalam bekerja.dan kasus yang ada pada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Darwin Zahedi Saleh menegaskan, pihaknya tengah mempersiapkan kebijakan yang objektif dan berdampak seadil-adilnya bagi masyarakat. Pada saat yang sama, pemerintah mendorong agar penggunaan bahan bakar yang terbarukan dapat didorong lebih besar lagi. Itu disebabkan, dari 100 persen konsumsi bahan bakar di Indonesia, hanya 3-4 persen yang merupakan energi terbarukan. Dan contoh lainnya yang tidak jauh dari ini. Fakta inisebagai gambaran bagaimana kebijakan dan kinerja pemerintah yang sesungguhnya. Berdasarkan sistem yang dianut oleh Indonesia adalah Demokrasi.Idealnya kebijakan yang di keluarkan harus berdasarka kepentingan rakyat.Bukan berdasarkan kepentingan pribadi,kelompok ataupun golongan.Karena hakekat Demokrasi adalah “dari rakyat,oleh rakyat,untuk rakyat”., bukan “dari partai,oleh parti dan untik partai”.Rakyat harus dianggap sebgai klayen yang harus dilayani dengan baik.Sesuai dengan paradigma Administrasi yang dianggap paling sempurna pada saaat ini adalah Public Service.Pemerintah ditempatkan sebagai pelayan masyarakat.Pelayan yang baik harus melayani pelanggannya dengan baik.Tapi apa yang kita lihat sekarang….?Pemerintah bukan melayani dengan baik,sebaliknya pemerinta ingin selalui dilayani denga pelayanan yang bagus.Pelayanan Gedung yang mewah dan megah,pelayanan lalulintas yang lancar,pelayanan fasilitas yang menguntungkan dan pelayanan yang lainnya.Tanpa melihat dan merasakan apa dan bagaimana kinerja mereka sekarang.Dengan melihat permasalahan yang sakin vertambah di negri ini,dapat disimpulkan kinerja pemerintah masih jauh dari semestinya. Bukan ini saja permasalahan di negri ini.Masalah lain yang tidak kalah besar,adalah krisis politik di negri ini. Politik seolah-olah dijadikan lahan bisnis, pasar janji,media mengeruk kekuasaan. Arah politik yang sedang bergulir di Indonesia sampai saat ini masih cenderung dikendalikan oleh kekuatan finansial yang hanya dimiliki oleh segelintir orang saja. Banyak kasus yang telah menunjukkan bahwa kekuatan finansial masih sangat menentukan arah serta kebijakan politik, khususnya dalam partai politik. Seperti beberapa kasus yang telah terjadi,diantaranya: Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) Teguh Juwarno menilai, KPK memberikan perlakuan berbeda terhadap tersangka kasus dugaan korupsi. Lalu Jargon ”lebih baik mencegah daripada mengobati” tidak hanya berlaku di dunia medis. Jargon itu juga berlaku dalam pemberantasan korupsi. Tidak mungkin menghadapi kasus korupsi yang sudah sedemikian banyak, Komisi Pemberantasan Korupsi tak mengedepankan upaya pencegahan dengan pendekatan baru. Presiden SBY dan Partai Demokrat sekarang sedang dalam posisi terjepit di DPR. Pansus Bank Century hampir menyelesaikan tugasnya, dan pandangan fraksi-fraksi hampir seragam yaitu telah terjadi pelanggaran dalam pengucuran dana penyelamatan Bank Century. Apalagi ada desas-desus kalau sebagian aliran dana itu masuk ke tim kampanye SBY. Para pelaku politik bukan lagi terjun kedunia politik dengan tujuan untuk memajukan bangsa,memperjuangkan rakyat,menegakan keadilan. Tapi berbahaluan menjadi untuk mengeruk hasil yang sebesar-besarnya.Mendapatkan kekuasaan untuk memenuhi semua kebutuhannya.Masyarakat dibingungkan oleh semua tingkah laku ini. Nasib merekan sudah tidak di perjuangkan lagi. Fenomena ini menjadikan politik di Indonesia hanya merupakan pertarungan antara segelintir orang yang memiliki kekuatan finansial. Dan akhirnya, tujuannya jadi melenceng hanya untuk mempertahankan keberadaan aset ekonomi semata. Makna Demokrasi sudah benar-benar dicorat-coret.kedaulatan sudah tidak lagi ditangan “rakyat” tapi sudah berpindah menjadi “kedaulatan ada di uang” Seharusnya Demokrasi dijalankan dengan baik dan benar. Bukan hanya bahasa semata.Tapi harus menjadi tongkat dalam menancapkan politik di negri ini.Kita semua harus mengerti politik yang sebenarnya. Kandungan terpenting dalam memahami kecenderungan politis di Indonesia, yakni bagaimana kita memahami aspek keragaman sosial itu sendiri. Sementara itu, dalam kontek pemahaman demokrasi, terletak pada kemampuan kita mengelola dengan baik potensi-potensi sosial tersebut menjadi semacam modal kultural. Sehingga, keragaman sosial itu, dapat kita jadikan semacam potensi sosial, guna memperkuat nilai-nilai demokrasi. Lalu siapa lagi akan merubah nasib negri kita ini…? Ya tentunya kita sebagai calaon Administrator yang menjunjung tinggi nilai keislaman.Mari kita berjuang untuk negri kita tercinta ini.Ada satu bahasa yaitu: ’’People who succeed are people who can give you something to pass unrecognized’